7 Fakultas Kedokteran Menolak Pengambilalihan oleh Pemerintah

Diskusi Terbuka oleh 7 Master Besar Kedokteran

Tujuh master besar dari Fakultas Kedokteran, termasuk FK UI, UGM, Unair, Unhas, USU, Unpad, dan UB, mengadakan diskusi mini gratis. Tujuannya untuk menyampaikan keberatan mereka terhadap pengambilalihan Kolegium Dokter Indonesia oleh pemerintah melalui konsil kesehatan yang baru.

Poin-Poin Kritikan

1. Intervensi Pemerintah
   Para master besar menolak perubahan kontrol Kolegium dari organisasi profesi ke Kementerian Kesehatan/Konsil Kesehatan Indonesia (KKI). Mereka khawatir bahwa tindakan ini akan menghilangkan otonomi ilmiah dan profesional para dokter.
2. Pemindahan Dokter
   Pengajar senior dari fakultas kedokteran, yang juga berpraktik di rumah sakit pendidikan, banyak yang dipindahkan. Hal ini menyebabkan gangguan dalam kesinambungan pendidikan kedokteran.
3. Penurunan Kualitas
   Master besar mengingatkan bahwa tanpa keberadaan Kolegium yang independen, kualitas pelatihan spesialis dan ketersediaan dokter siap pakai akan menurun, dengan dampak nyata terhadap keselamatan pasien.

Perspektif Akademi:

• Prof Djohansjah Marzoeki (Unair) : “Kolegium kedokteran harus otonom dan tidak dipengaruhi oleh negara.”
• Prof Endang Sutedja (Unpad) : “Pengambilalihan manajemen dan desain pendidikan medis oleh Menkes dilakukan tanpa partisipasi akademisi.”
• Prof Wisnu Barlianto (UB) : “Peralihan ke Kemenkes sebagaimana diatur dalam PP 28/2024 melemahkan kualitas pendidikan spesialis.”
• Master besar dari Unhas & USU : Memperingatkan bahwa proses pengambilalihan kolegium dilakukan dengan kurangnya transparansi, berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam kompetensi klinis dan ilmiah.

Tanggapan dari Kementerian Kesehatan

Perwakilan dari Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa pengaturan ini sejalan dengan UU Kesehatan 17/2023 dan hanya dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, bukan pengambilalihan. Namun, kritikus menilai ini sebagai intervensi yang melemahkan lembaga profesi.

Pentingnya Isu Ini

• Kualitas Pelayanan Kesehatan : Kebebasan kolegium berdampak langsung pada mutu pendidikan, etika, dan kualitas pelayanan kepada pasien.
• Peran Akademik : Institusi pendidikan harus berperan penting dalam penyusunan kurikulum dan pelatihan medis.
• Transparansi : Penting untuk menjaga keseimbangan keterlibatan antara pendidikan, profesi, dan pemerintah, menghindari monopoli dari satu sisi.

Ringkasan utama